Kenapa Kita Babak Belur Dihajar Korupsi: Nation-State, Pluralisme Birokrasi Dan Legitimasi Elite

 

sekolah riset satukata,-

Dalam beberapa waktu belakangan ini kita disuguhi berita korupsi yang bertubi-tubi. Mulai dari korupsi timah, korupsi minyak, korupsi pagar laut, korupsi gula, dan masih banyak lagi cerita lainnya. Melihat fenomena tersebut sebagian dari kita seperti merasa sedang dirampok secara besar-besaran dan terang-terangan.

Berita-berita tentang korupsi yang edan-edanan itu, di satu sisi, memunculkan optimisme bahwa sistem penindakan korupsi kita sudah berjalan baik. Buktinya, ada banyak koruptor yang ditangkap. Meskipun juga ada yang mensinyalir mereka yang tertangkap itu hanya wayang. Sementara dalang yang sesungguhnya masih tidak tersentuh.

Pada sisi yang lain, kenyataan tersebut menimbulkan rasa pesimis yang kian menguat terhadap kemampuan negara mengelola Danantara yang dianggap sebagai platform keuangan super untuk mendanai mega proyek-mega proyek yang sampai saat ini kita tidak tahu persis apa saja mega proyek yang akan didanai Danantara tersebut. Karena tidak transparan, tidak juga bisa disalahkan mereka yang kemudian menduga Danantara mungkin akan menjadi mega proyek korupsi yang berikutnya.

Negara sendiri tampak mengalami keterbelahan sikap terhadap korupsi. Di bulan-bulan pertama setelah dilantik, presiden mengeluarkan pernyataan kontroversial yang isinya kira-kira mengatakan, sebaiknya kita maafkan saja para koruptor kalau mereka sudah mengembalikan uang yang dikorupsinya. Pernyataan itu menarik karena presiden seperti melihat bahwa yang terpenting adalah uangnya kembali, bukan pada tindakan korupsinya itu sendiri. Kontan pernyataan itu mengundang protes dan kritik keras dari banyak kalangan.

Setelah Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi di Pertamina yang gila-gilaan, sikap presiden berbalik arah. Pernyataanya lebih mempelihatkan keprihatinan dan fokusnya pada membuat jera para koruptor dengan berencana membuat penjara di pulau terpencil yang dikelilingi hiu-hiu pemangsa. Dengan pernyataan itu presiden dan para pendukungnya seperti masih ingin menunjukkan bahwa mereka juga berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Apakah memang seperti itu, kita lihat saja nanti bagaimana sejarah akan mengujinya.

Entah itu mengembalikan uang atau membangun penjara Guantanamo ala Indonesia. Keduanya mungkin efektif dalam jangka pendek, tapi tak juga menjamin terbentuknya efek jera. Persoalannya adalah sepanjang masalah mendasar korupsi tidak pernah disentuh selama itu pula bangsa ini akan tersandera oleh korupsi yang bisa jadi lebih di luar bayangan siapapun.

Kita tidak akan membahas kasus-kasus korupsi itu sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dalam rangka itu kita coba untuk mengajukan pertanyaan mendasar kenapa kita babak belur dihajar terus oleh korupsi dan demokrasi yang kita praktikkan sejauh ini tampak tak berdaya menghadapinya?

Tesis pertama menjawab pertanyaan itu dengan mengaitkannya pada kondisi otoritarian dari negara Indonesia itu sendiri. Jadi, kalau kita bertanya kenapa korupsi terus terjadi, tesis ini kira-kira akan menjawab karena memang negara selalu lebih berkuasa dan lebih dominan. Tapi kenapa begitu, kenapa negara Indonesia lebih dominan dan berkuasa, ada tiga jawaban menarik terhadap pertanyaan ini.

Jawaban pertama datang dari Benedict R. O’G. Anderson. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective (1983), Ben punya cerita yang menarik. Tulisan itu sendiri terbit pada The Journal of Asian Studies. Dalam artikel itu Ben berargumen bahwa kondisi otoritarian dari negara Indonesia merupakan hasil dari konflik. Indonesia ini, kata Ben, terbentuk oleh dua hal yaitu nation di satu sisi dan state di sisi lain. Berbeda dengan pandangan umum yang membayangkan hubungan antara nation dan state itu harmonis, Ben tidak melihatnya demikian. Singkat cerita dalam konflik itu, yang menang selalu state bukan nation. Inilah yang menjelaskan kenapa Indonesia selalu berkecenderungan mengarah ke otoritarian.

Jawaban yang kedua dari kenapa Indonesia otoriter diungkap oleh Donald Emerson. Dalam bukunya Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics (1976), dia setuju bahwa memang politik Indonesia otoritarian tapi apa persisnya yang membuatnya seperti itu. Emerson mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih spesifik lagi dari negara yang otoritarian itu yaitu pada birokrasinya. Kenapa birokrasi membuat state otoritarian karena birokrasi Indonesia itu plural (bureaucratic pluralism). Maksudnya, di dalam birokrasi itu ada banyak kepala, banyak kelompok, banyak kekuatan yang satu sama lain seringnya tidak sejalan. Jadi, kalau anda menemukan kebijakan yang aneh, lihat saja siapa dan siapa yang bertarung dalam birokrasi itu. Kasus korupsi pagar laut di Tangerang beberapa waktu lalu adalah salah satu contohnya. Dalam kasus itu antara birokrasi ATR/BPN, KKP, dan birokrasi desa berkelahi satu sama lain. Kalau anda pernah mendengar kata-kata ego sektoral, itu persis seperti yang dibayangkan Emerson.

Ketiga, masih terkait dengan kenapa Indonesia cenderung otoritarian, William Liddle memperhatikan hal lain. Dia setuju bahwa memang betul Indonesia itu patrimonial dan bureaurocratic polity tapi sekalipun begitu, uniknya, state tetap membutuhkan dukungan nation dalam derajat tertentu. Kalau dukungan ini tidak ada, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Dukungan ini biasanya muncul dalam gerakan-gerakan kebulatan tekad untuk mendukung seseorang, misalnya Sahabat si A, Sahabat si B, Projo, Anak Abah dan sebagainya. Inilah yang menjelaskan kenapa di saat seorang pemimpin terpojok akan ada sekelompok orang yang membelanya. Untuk bisa terus mendapat legitimasi dan terus dibela, si pemimpin ini juga harus mau memelihara para pendukungnya dengan berbagai cara. Jadi, kalau Ben Anderson melihat state lebih dominan dan menentukan, Liddle seperti menekankan bahwa meskipun dominan ia tetap membutuhkan legitimasi dari nation.

Kalau kita bawa cerita tentang korupsi ke dalam tesis otoritarian itu, akar dari korupsi ini adalah watak negara Indonesia yang memang patrimonial dan bureaurocratic polity. Selama keduanya masih ada, kita akan terus melihat cerita korupsi yang sama hanya pelakunya saja yang berbeda-beda. Tapi argumen ini bisa kita terima kalau kita masih yakin bahwa Indonesia itu memang otoriter. Tampaknya meskipun kita sudah menyelenggarakan demokrasi langsung pasca Soeharto selama lebih dari dua dekade namun sepertinya kita memang belum betul-betul pergi menjauh dari negara yang berwatak otoritarian itu. Salah satu indikasi yang paling kelihatan kentara adalah elite politik yang semakin banyak dan dalam beberapa hal malah terkonsolidasi. Kembalinya dwifungsi bahkan multifungsi TNI sedang membayang-bayangi dengan pembahasan RUU yang dilakukan secara tertutup.

Sekelompok penstudi demokrasi kemudian mencoba mengalihkan tekanan perhatian dari tesis otoritarian ke tesis demokratisasi. Pertanyaan mendasar dari tesis demokratisasi dan kaitannya dengan korupsi tersebut adalah seberapa jauh demokratisasi menghancurkan elite (politik), seberapa jauh pula ia membuat sistem pengambilan kabijakan tidak terjebak elitisme? Ketimbang mengatakan elite kita sudah hilang, rasanya jawaban yang lebih meyakinkan justru sebaliknya, elite kita masih kuat dan bertambah banyak. Kalau ini yang terjadi jangan-jangan kita memang masih otoritarian meskipun pemilu diselenggarakan secara rutin, jadi pemilu yang mahal itu hanya cara rotasi elite bukan menghancurkannya, politik dinasti adalah salah satu indikasi paling menonjol dari hal itu. Bahkan para elite itu meminta posisinya diperkuat dengan mencoba mengembalikan sistem pemilihan ke masa lalu dengan argumen demokrasi mahal dan boros.

Pertanyaannya, kalau tidak berhasil menghilangkan elite, lantas apa yang sebetulnya terjadi dengan demokrasi kita. Tapi apa yang persisnya membuat kita sulit sekali keluar dari otoritarianisme ini mungkin adalah pertanyaan yang juga penting. Dan jangan-jangan justru dengan menjawab pertanyaan itu kita jadi tahu kenapa gurita korupsi masih saja terjadi meskipun kita punya KPK dan teman-temannya. [ATI]